BBM Naik....Lagi

Akhirnya, keputusan untuk menaikkan harga BBM di Indonesia direalisasikan pemerintah. Dan memang harus dinaikkan begitu pemerintah mengumumkan kenaikan harga komoditi tersebut. Kenapa? Lah, begitu diumumkan... harga-harga barang ikutan naik. Bila harga BBM akhirnya tidak jadi dinaikkan, tetap saja harga barang tidak akan turun. Seharusnya, pemerintah tidak perlu mengumumkan rencana kenaikannya.... Kalau memang pasti naiknya, ya langsung saja naik. Jadi tidak banyak spekulan yang bermain di atas penderitaan rakyat lainnya.

Memang berat, dengan perekonomian indonesia sekarang dengan jumlah penduduk yang besar, tentu saja subsidi terasa berat. Tapi itu sudah jadi kewajiban negara, karena salah satu tujuan pendirian negara adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Masalah yang muncul adalah orang-orang yang seharusnya tidak menikmati subsidi ikut juga, bahkan menikmati dalam jumlah yang besar. Katakan untuk subsidi bensin (premium), satu hari setiap pemilik kendaraan menikmati subsidi pengisian bahan bakar tersebut yang tidak sedikit lalu dijumlahkan dengan kendaraan yang ada. Harusnya yang disubsidi hanya kendaraan umum saja, kenyataannya susah untuk itu karena tidak ada SPBU khusus angkutan umum.

Keputusan pemerintah untuk mengurangsi subsidi harga barang, dan melakukan subsidi langsung ke orangnya memang bagus... sangat bagus, bila tepat sasaran. Kenyataannya, subsidi dalam bentuk BLT tersebut banyak yang salah sasaran. Lho kok bisa? Lah, iya bisa.... data-data yang dikumpulkan tidak ada yang bisa memverifikasi. Lihat saja di televisi, banyak yang mengantri BLT tersebut membawa motor. Lalu ada juga PNS, dan mungkin banyak lagi orang-orang yang tidak berhak ikut menikmati "sumbangan" pemerintah ini. Kenapa tidak menggunakan metode lain? Yang susah adalah dimanapun di negara ini..., masih ada yang mencoba untuk mengais keuntungan di tengah kesulitan. Dari dana 14 trilyun rupiah (katanya), beberapa persen dijadikan ongkos operasional. Buat apa? toh semuanya sudah bergaji? kenapa ada ongkos operasional? Belum lagi ada potongan-potongan tidak resmi yang dilakukan pada saat pencairan (atau pembagian kupon).

Ya... BBM yang naik karena harga minyak dunia yang memang sedang tinggi, adalah alasan yang tidak bisa dipungkiri. APBN pun harus direvisi agar tidak banyak mengalami defisit. Nah, di APBN (dan APBD tentunya) ada beberapa hal yang harus dikurangi bahkan kalau perlu dihilangkan, yaitu subsidi bagi para pejabat-pejabat pemerintahan (negara/daerah) dan wakil-wakil rakyat di dewan (DPR/DPRD). Lihat saja berapa puluh (mungkin ratusan) juta digunakan sebagai biaya pakaian seorang gubernur, lalu biaya perawatan rumah, kendaraan, belum ditambah dengan biaya komunikasi, dan entahlah biaya-biaya apalagi. Belum lagi biaya (insentif) rapat, biaya perjalanan (yang katanya dinas, tapi bawa keluarga), dan biaya reses (istirahat kok dibayar). Kalau hal-hal tersebut bisa dikurangi, bahkan dihilangkan, pastinya negara juga bisa bernapas lebih lega. Toh, mereka juga mendapatkan gaji yang tidak sedikit. Apakah para pejabat dan wakil rakyat ini memang termasuk dalam kategori "orang yang perlu subsidi"?

Ya mudah-mudahan, situasi ini bisa memperbaiki kualitas bangsa ini. Menjadi lebih mandiri dan tegas, tentunya juga menjadi lebih solid... tidak hanya mementingkan diri sendiri. Ayo Bangkit Indonesiaku....!!!